Pemkab Lamongan Matangkan APBD 2027, FokusPeningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mematangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin (19/10), dimana Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Dalam tanggapannya, Bupati Yes menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Masukan tersebut dinilai sebagai wujud kemitraan strategis untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan Bupati Yes, dari sisi pendapatan, penetapan target pajak dan retribusi daerah pada APBD 2027 telah melalui kajian bersama akademisi dan lembaga independen berdasarkan tren serta potensi riil. Terkait penyesuaian target pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini merupakan bagian dari proses transisi dan restrukturisasi untuk memperkuat investasi dan ekspansi usaha ke depan. Sementara itu, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diarahkan secara cermat dari pola belanja reaktif menuju investasi strategis yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal. "Dari sisi belanja, penurunan nominal belanja modal secara tahunan dipengaruhi oleh adanya dukungan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran sebelumnya. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap menjadi prioritas melalui pemeliharaan berkala, peningkatan kualitas ruas jalan konektivitas, pemerataan wilayah, serta optimalisasi pengendalian mutu (quality control) dari tahap perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan," ujar Bupati Yes. Lebih lanjut, Bupati Yes menjelaskan, bahwa Lamongan juga memperkuat posisi sebagai lumbung pangan melalui penyediaan paket sumur pantek, rehabilitasi jaringan irigasi, alokasi pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). (nry) Guna menghada
